Pemprov Kepri Dorong Kesetaraan Gender Dengan Anggaran Yang Cukup

NUSAPOS,BATAM - Upaya percepatan peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan di Kepulauan Riau bukan persoalan yang mudah. Posisi geografis Kepulauan Riau (Kepri) yang terdiri dari 2048 pulau merupakan sebuah tantangan tersendiri dalam upaya percepatan peningkatan kesetaraan gender. 

Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad menyampaikan kepada Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ir Agustina Erni dalam zoom meeting melalui Video Conference (Vicon) tentang Verifikasi Dalam Rangka Pemberian Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 di Provinsi Kepri dan Kabupaten-Kota.

Namun demikian, kata Gubernur, meski tantangan cukup berat angka indikator makro penyetaraan gender di Kepri masih sangat tinggi.

"Terutama IPG (index pembangunan gender) kita cukup tinggi dan lebih tinggi dibandingkan IPG nasional. IPG Kepri tahun 2020 tercatat 93,10 persen dan lebih tinggi dari IPG nasional yang hanya 91,07 persen," kata Ansar Ahmad. Selasa (16/03).

Gubernur juga melaporkan beberapa indikator lainnya yang sudah tercapai seperti diantaranya, angka harapan hidup, angka melek huruf, angka sumbangan pendapatan perempuan dan laki-laki maupun beberapa pengukuran lainnya, menunjukkan hal yang positif. 

"Kita akan perkuat dengan dukungan anggaran yang cukup agar persoalan kesetaraan gender di Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan untuk tahun-tahun yang akan datang," jelasnya.

Ansar Ahmad berharap ke depan posisi ataupun peran perempuan dalam berbagai lini pembangunan harus terus naik. Kaum perempuan harus memiliki peran strategis dalam berkontribusi suksesnya program pembangunan.

Diungkapkan Gubernur, manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan bukan hanya alat dari pembangunan seperti bagaimana mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

" IPM dibentuk tiga dimensi dasar seperti umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent standard of living)," jelasnya.

Sedangkan IDG ujarnya, menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi.

Gubernur menjelaskan IDG terdiri tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indokator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan.

"Capaian IDG Kepulauan Riau tahun 2020 sebesar 61,58 persen. Memang angka ini masih di bawah nasional. Namun kita tetap akan berupaya agar IDG bisa terus naik melalui dukungan pemerintah provinsi dengan berbagai program," pungkasnya.

Dalam video conference tersebut Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dra. Hj. Misni, Kepala Kesbang Pol Ir. H. Lamidi, Ketua PKK Kepri Dra. Hj. Dewi Kumalasari MPd dan sejumlah pejabat lainnya.

AFIO